Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bandung Barat (DPRD KBB) melakukan penganggaran atas pengadaan iPad bagi anggota DPRD KBB yang nilainya mencapai Rp. 1 miliar. Menanggapi informasi demikian, Pemuda Persatuan Ummat Islam Kabupaten Bandung Barat (Pemuda PUI KBB) menyampaikan keprihatinan mendalam atas rencana pengadaan iPad untuk anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) dengan total anggaran mencapai Rp1 miliar. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, kebijakan ini mencerminkan ketidaksensitifan terhadap kondisi sosial dan ekonomi warga.
Bagaimana tidak, pengalokasian dana sebesar Rp1 miliar untuk pengadaan perangkat elektronik bagi anggota dewan menunjukkan ketidaksesuaian dalam menetapkan prioritas anggaran daerah. Sementara masyarakat menghadapi berbagai kesulitan, termasuk akses terhadap layanan dasar dan infrastruktur yang memadai, penggunaan anggaran untuk kebutuhan non-esensial seperti ini tidak mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan publik.
Selain itu, situasi di KBB saat ini juga masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak ekonomi pasca-pandemi dan infrastruktur yang belum optimal. Sebagai contoh, gedung DPRD KBB yang telah menghabiskan dana Rp146 miliar sejak 2019 hingga kini belum difungsikan secara optimal karena kekurangan fasilitas dasar seperti air dan parkir, serta interior yang belum selesai. Akibatnya, kegiatan dewan harus dilakukan di luar gedung, dengan biaya sewa tempat yang mencapai miliaran rupiah per tahun.
Meskipun pengadaan perangkat elektronik dianggap sebagai upaya untuk menunjang kinerja anggota dewan, akan tetapi dalam aspek etika dan tanggung jawab moral tidak boleh diabaikan. Ketua Pemuda PUI KBB, Julhayadi Arya Puntara menekankan bahwa meskipun secara legalitas tidak ada pelanggaran, namun secara etika, kebijakan semacam ini kurang pantas dan dapat mencederai perasaan publik di tengah krisis ekonomi masyarakat.
Oleh karena itu, Pemuda PUI KBB meminta kepada pemerintah KBB untuk meninjau kembali kebijakan pengadaan iPad tersebut dan mempertimbangkan alokasi anggaran untuk program yang lebih mendesak dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Transparansi dalam pengambilan keputusan dan pelibatan publik dalam proses perencanaan anggaran akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Sebagai generasi muda yang peduli terhadap kemajuan daerah, Pemuda PUI KBB berharap para wakil rakyat dapat menunjukkan empati dan komitmen terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menetapkan prioritas anggaran yang tepat dan bertanggung jawab.
“Sebaiknya dalam penyusunan anggaran, DPRD KBB harus lebih bijak. Selain itu, Sekretariat DPRD yang menjalankan fungsi perbantuan anggota dewan perlu melihat kondisi publik dan ekonomi masyarakat. Efisiensi dan prioritas pembangunan juga perlu diutamakan. Maka, prioritas pembangunan seperti infrastruktur dan pengentasan kemiskinan di KBB harus lebih prioritas dibanding Pengadaan iPad. Demi kebaikan bersama, sebaiknya kebijakan seperti ini dihentikan saja”, pungkas Julhayadi.
