pemudapuikbb.com Parongpong-Bandung Barat. Hari ini Kamis (19/06/2025) Kabupaten Bandung Barat yang biasa kita sebut dengan akronim KBB genap memasuki usia ke-18. Usia yang cukup matang bagi daerah penyangga ibukota Jawa Barat. KBB merupakan daerah penyangga utama dari kota bandung sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi Jawa Barat.
Sebagai daerah penyangga, KBB banyak memainkan peranan penting bagi kota Bandung dan Jawa Barat. Sektor wisata menjadi andalan dan keunggulan daerah. Kawasan Bandung Utara (Cisarua, Parongpong dan Lembang) menyumbang pendapatan daerah dan sebagai magnet bagi wisatawan untuk berkunjung ke Bandung Barat. Setali tiga uang kunjungan wisatawan ke Bandung Barat berdampak positif bagi kota Bandung dan Jawa Barat, “berwisata ke KBB, nginep dan beli oleh-oleh di kota Bandung”.
Letak geografis yang sangat strategis ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan rakyat dan pembangunan di Bandung Barat. Namun apa daya, pada kenyataannya berbeda. Jika dilihat dari nilai Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang diukur dari tingkat pendidikan, kesehatan dan daya beli KBB masih jauh dari harapan. Posisinya masih di bawah. bak langit dan bumi dengan tetangga utama kota Bandung. Data statistik tahun 2024 menunjukkan posisi KBB di urutan ke 22 dari 27 kokab se-Jabar. Berbeda jauh dengan kota bandung yang berada di posisi kedua setelah kota Depok.
Menyambut hari jadi ke-18 Kabupaten Bandung Barat, Pengurus Daerah Pemuda Persatuan Ummat Islam Kabupaten Bandung Barat (PD Pemuda PUI KBB) memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan dan tantangan utama KBB ini (IPM). Menurut Julhayadi Arya Puntara ketua umum Pemuda PUI KBB, perlu pendekatan kolaboratif dari semua pihak utamanya para pemangku kebijakan di KBB untuk menaikkan IPM dari posisi buncit ke papan atas. Kolaborasi dibutuhkan agar percepatan pembangunan dan perbaikan kondisi utamanya kesejahteraan masyarakat KBB lebih cepat terealisasi.
“Perlu kolaborasi semua kalangan untuk KBB. IPM kita yang masih di posisi buncit menunjukkan permasalahan di Bandung Barat begitu kompleks. Untuk menaikkannya butuh waktu yang tidak instan, perlu kebijakan strategis dan kerjasama dari semua pihak utamanya stake holder di KBB. Pemerintah dalam hal ini eksekutif komunikasi dan kekompakannya di internal pemda lebih kuat. Koordinasi dan kolaborasi dengan legislatif (DPRD) juga tidak kalah penting. Juga dalam mendengar aspirasi, kritik dan masukan dari masyarakat yang butuh perbaikan tidak boleh diabaikan oleh pemerintah maupun DPRD, pungkas kang Jul.”
