pemudapuikbb.com Parongpong-Bandung Barat. Maraknya Kepala Daerah (Bupati/walikota) yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan menimbulkan keprihatinan bagi kita semua. Rentetan kasus ini menjadi preseden buruk bagi Pemerintah Daerah yang diharapkan bersih dari praktik korupsi dan segala turunannya. Akhir-akhir ini acap kali kita dipertontonkan dengan penangkapan kepala daerah yang juga melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH).
Menanggapi permasalahan di atas Julhayadi Arya Puntara Ketua Umum Pemuda Persatuan Ummat Islam Kabupaten Bandung Barat (Pemuda PUI KBB) mengusulkan agar pemilihan Kepala Daerah (Bupati/Walikota dan Gubernur) dilakukan secara tertutup yang dipilih oleh DPRD Kota/kabupaten dan Provinsi. Bukan tanpa alasan, usulan itu didasari karena OTT kepala daerah terjadi karena urusan biaya kampanye yang sangat mahal sehingga kepala daerah yang terpilih berupaya untuk menutup biaya kampanyenya.
Kang Jul juga menekankan agar pembinaan kepala daerah oleh kemendagri juga ditingkatan. Hal itu untuk mengurangi peluang dan praktik korupsi. Melalui pembinaan yang intens dan efektif dapat mengurangi potensi pelanggaran baik korupsi maupun pelanggaran lainnya.
“Kami merasa prihatin atas kejadian (OTT) akhir-akhir ini. Hal yang miris ini menjadi preseden buruk bagi kita dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Melihat kondisi ini kami mengusulkan agar pemilihan kepala daerah nanti di 2029 dipilih oleh DPRD saja.Banyaknya OTT ini karena mereka (kepala daerah) saat kampanye harus mengeluarkan cost politic yang begitu besar. Akhirnya mereka berupaya untuk menutup biaya yang besar tadi. Tidak sedikit yang menghalalkan segala cara untuk itu. Maka fenomena ini tidak aneh kita saksikan. Jika tidak ada revolusi yang fundamental maka akan terus terulang. Kita mulai dari sistem pemilihannya yakni oleh DPRD. Selanjutnya pembinaan oleh pemerintah dalam hal ini oleh Kemendagri harus lebih baik lagi, begitu pungkasnya”
